Jurnalis Sumsel

05/07/2007 08:11 Kebebasan dengan Tanggung Jawab Moral Pada zaman rezim represi Orde Baru orang dan media masa khususnya hanya dibebani berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab, tetapi tanpa diberi hak dan kebebasan menyiarkan apa yang dianggp penting dan menarik bagi masyarakat. Dengan dalih menjaga keamanan negara tetapi belenggu kebebasan sebenarnaya lebih diarahkan untuk menyelematkan rezim yang berkuasa, karena pada dasarnya pemerintah juga tidak terlalu peduli dengan negara. Terbukti banyak aset negara yang mereka jarah dan mereka jual. Negara tidak ada, yang ada hanya kepentingan oknum penguasa. Melihat kenyataan itu maka pada masa reformasi seluruh belenggu kebebasan dijebol, orang mengira pendobrakan kebebasan itu hanya akan memberi kebebasan politik, tetapi akhirnya mengarah juga pada kebebasan perekspresi secara umum tidak hanya bidang politik, tetapi bidang seni, budaya dan dagang. Hal itu kemudian dikukuhkan dalam bentuk ru...

Home » Nasional » Umum Skandal Nazaruddin Benny K Harman: Partai Demokrat Dukung 1.000 Persen Pers Bebas Tribunnews.com - Jumat, 15 Juli 2011 11:39 WIB Share 3 Share Email Print + Text – tribunnews.com/herudin Benny K Harman Berita Terkait: Skandal Nazaruddin Kapolri: Nazaruddin Belum Ditemukan Nazaruddin Dipecat Sebelum Rakornas Djoko Suyanto Enggan Komentari Nazaruddin Versus Demokrat DPD: Pers Jangan Berhenti Beritakan Soal Nazaruddin DPD: Jangan Berhenti Beritakan Soal Nazaruddin Dewan Pers Sarankan Partai Demokrat Pakai Hak Jawab Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Penegakan Hukum Benny Kabur Harman membantah pihaknya menyalahkan media massa dan pers kebebasan pers menyusul keluhan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemberitaan mengenai M Nazaruddin. "Kita ...

Pidato SBY Mengancam Kebebasan Pers Sumber : rakyatmerdekaonline.com Pidato SBY mengenai krisis di Partai Demokrat, utamanya terkait skandal korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, di Puri Cikeas, Bogor, Senin kemarin (11/7) berpotensi mengancam kebebasan pers. LBH pers (Non Litigasi), Kontras, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, AJI Jakarta dan elemen masyarakat sipil lainnya, menyampaikan kegeramannya dengan pernyataan SBY tersebut. Mereka mengecam keras pidato SBY, yang mempertanyakan prosedur kerja jurnalistik dan kredibilitas media yang memuat berita mengenai Nazaruddin, bernada tendensius. "Pidato Yudhoyono bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers," demikian pernyataan sikap mereka yang diterima Redaksi (Rabu, 13/7). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah jelas menerangkan fungsi Pers. Pada Pasal 33 aturan itu disebutkan bahwa pers berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini, media infor...

Demokrat: Kami Tak Menolak Kebebasan Pers Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 13:28 wib 1 5 Email 0 Benny K Harman (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, seharusnya pers tidak hanya mengkritik Partai Demokrat , tetapi juga partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah. "Yang berkuasa tidak hanya Partai Demokrat, ada partai lain berkuasa. Mengapa yang ini (Demokrat) digugat, mengapa yang lain tidak?" kata Benny, dalam talkshow Perspektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Jumat (15/7/2011). Benny menegaskan, partainya tidak menolak kebebasan pers. Demokrat mengkrit...

Kritik Pers Vitamin Buat Demokrat Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 12:32 wib 0 4 Email 0 Presiden SBY (Foto: Reuters) JAKARTA - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Wina Armada Sukardi, menyarankan agar Partai Demokrat menganggap kritikan pers sebagai vitamin. "Anggap saja itu obat atau vitamin walaupun pahit tapi anggaplah sebagai penyembuh untuk perbaikan," ujar Wina dalam talkshow Perpektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Kamis (15/7/2011). Menurut Wina, tak seharusnya Demokrat merasa terancam dengan adanya kritik dari media. "Jangan ambil kritikan ini sebagai ancaman. Lalu kemudian justru membuka...

Istana Tak Perlu 'Kebakaran Jenggot' dengan Media Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 13:01 wib 1 26 Email 0 JAKARTA - Anggota DPD RI, Alirman Sori meminta pers tidak berhenti mengkritik pemerintah. Terlebih untuk menyoroti kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. "Anda (para wartawan) tidak boleh berhenti menulis meskipun besok dunia runtuh. Tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Teruskan perjuangkan, kritik siapa saja. Ciri-ciri demokrasi rakyat terlibat langsung melalui perwakilannya," ujar Alirman dalam talkshow Perspektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Jumat (15/7/2011). Menur...

Kebebasan Pers ASEAN Mundur Jakarta | 19:18 Fri, 15 Jul 2011, Jurnal Nasional 18 www.asean.org / www.asean.org Jurnas.com | KEBEBASAN bersuara bagi kalangan pers dan warga negara di negara-negara ASEAN dinilai semakin mengalami kemunduran. Padahal dalam kehidupan demokrasi kebebasan, pers sangat dibutuhkan guna mengawasi kebijakan pemerintah. "Saya kira isu tersebut besar sekali dan banyak negara masih berjuang untuk mencapai hak kebebasan bersuaranya. Fenomenanya sekarang malah mengalami kemunduran bukannya maju, contohnya Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Untuk cakupan Asia, Korea Selatan juga," ujar Direktur Eksekutif Forum Hak Asasi Manusia se-Asia Yap Swee Seng pada Simposium Regional Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat se-Asia di Jakarta, Jumat (15/7). Karenanya Forum HAM Asia perlu memaksimalkan perannya sebagai watch dog guna...