Jurnalis Sumsel

  Pemuda Lahat Dibekali Jurnalistik Bupati Lahat, pihak PT BA, panitia, peserta dan pemateri foto bersama Lahat:  Pemuda Lahat dilatih menjadi wartawan agar mereka bisa menjadi wartawan citizen (wartawan warga). Selain itu, diharapkan para pemuda yang merupakan anggota Karang taruna ini bisa menerbitkan media internal ataupun mengelola blog dengan baik. Bupati Lahat, Saifudin Aswari membuka pelatihan Bupati Lahat Saifudin Aswari yang membuka langsung acara tersebut, meminta para pemuda memanfaatkannya dengan baik karena banyak pengetahuan yang bisa diambil. “Melalui pelatihan ini, pemuda diharapkan bisa lebih   kritis dan meningkatkan peran sertanya bagi pembangunan,” ujar Bupati usai pembukaan pelatihan di Hotel Bukit Serelo, Lahat, Senin (2/4) Melalui pelatihan ini, menurut Bupati, para pemuda diharapkan bisa memanfaatkan citizen journalism yang disiapkan semua media   massa saat ini. Baik media cetak maupun elektronik. Sehing...

Muhamad Nasir (Sinar Harapan), menyampaikan materi tentang "Bahasa jurnalistik" Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel,  Richard  didampingi Kasubag Humas Irene C dan Ketua Panitia Maspriel Aries menyematkan tanda peserta secara simbolis. Aina Rumiyati Azis (Seputar Indonesia) menyampaikan materi tentang "Teknik Wawancara" Pelatihan jurnalistik bagi siswa SMA se-Kota Palembang, Sabtu-Minggu (11-12/2/2012) di Ruang Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel. Dilaksanakan oleh Institut Jurnalistik Palembang (IJP). Pembicara, Masrpiel Aries (Republika), Baharman (Media Indonesia), Bangun P Lubis (Suara Pembaruan), Aina Rumiyati Azis (Seputar Indonesia), dan Muhamad Nasir (Sinar Harapan, serta Noverta Salyadi (Koran Jakarta). Pesertanya antara lain siswa dari SMAN 2, SMAN 6, SMAN 10 Palembang.

Menyanyi, mencipta, dan memetik gitar dikuasai teman kita, Sirojudin dari Sumatera Ekspres Minggu-an diluar keahliannya menorehkan imajinasi di atas kertas... Sip......

05/07/2007 08:11 Kebebasan dengan Tanggung Jawab Moral Pada zaman rezim represi Orde Baru orang dan media masa khususnya hanya dibebani berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab, tetapi tanpa diberi hak dan kebebasan menyiarkan apa yang dianggp penting dan menarik bagi masyarakat. Dengan dalih menjaga keamanan negara tetapi belenggu kebebasan sebenarnaya lebih diarahkan untuk menyelematkan rezim yang berkuasa, karena pada dasarnya pemerintah juga tidak terlalu peduli dengan negara. Terbukti banyak aset negara yang mereka jarah dan mereka jual. Negara tidak ada, yang ada hanya kepentingan oknum penguasa. Melihat kenyataan itu maka pada masa reformasi seluruh belenggu kebebasan dijebol, orang mengira pendobrakan kebebasan itu hanya akan memberi kebebasan politik, tetapi akhirnya mengarah juga pada kebebasan perekspresi secara umum tidak hanya bidang politik, tetapi bidang seni, budaya dan dagang. Hal itu kemudian dikukuhkan dalam bentuk ru...

Home » Nasional » Umum Skandal Nazaruddin Benny K Harman: Partai Demokrat Dukung 1.000 Persen Pers Bebas Tribunnews.com - Jumat, 15 Juli 2011 11:39 WIB Share 3 Share Email Print + Text – tribunnews.com/herudin Benny K Harman Berita Terkait: Skandal Nazaruddin Kapolri: Nazaruddin Belum Ditemukan Nazaruddin Dipecat Sebelum Rakornas Djoko Suyanto Enggan Komentari Nazaruddin Versus Demokrat DPD: Pers Jangan Berhenti Beritakan Soal Nazaruddin DPD: Jangan Berhenti Beritakan Soal Nazaruddin Dewan Pers Sarankan Partai Demokrat Pakai Hak Jawab Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Penegakan Hukum Benny Kabur Harman membantah pihaknya menyalahkan media massa dan pers kebebasan pers menyusul keluhan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemberitaan mengenai M Nazaruddin. "Kita ...

Pidato SBY Mengancam Kebebasan Pers Sumber : rakyatmerdekaonline.com Pidato SBY mengenai krisis di Partai Demokrat, utamanya terkait skandal korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, di Puri Cikeas, Bogor, Senin kemarin (11/7) berpotensi mengancam kebebasan pers. LBH pers (Non Litigasi), Kontras, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, AJI Jakarta dan elemen masyarakat sipil lainnya, menyampaikan kegeramannya dengan pernyataan SBY tersebut. Mereka mengecam keras pidato SBY, yang mempertanyakan prosedur kerja jurnalistik dan kredibilitas media yang memuat berita mengenai Nazaruddin, bernada tendensius. "Pidato Yudhoyono bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers," demikian pernyataan sikap mereka yang diterima Redaksi (Rabu, 13/7). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah jelas menerangkan fungsi Pers. Pada Pasal 33 aturan itu disebutkan bahwa pers berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini, media infor...

Demokrat: Kami Tak Menolak Kebebasan Pers Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 13:28 wib 1 5 Email 0 Benny K Harman (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, seharusnya pers tidak hanya mengkritik Partai Demokrat , tetapi juga partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah. "Yang berkuasa tidak hanya Partai Demokrat, ada partai lain berkuasa. Mengapa yang ini (Demokrat) digugat, mengapa yang lain tidak?" kata Benny, dalam talkshow Perspektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Jumat (15/7/2011). Benny menegaskan, partainya tidak menolak kebebasan pers. Demokrat mengkrit...