Sekilas Sejarah Pers di Palembang
http://www.beritamusi.com/berita/2009-08/sekilas-sejarah-pers-di-palembang/
05.08.2009 13:59:53 WIB
Oleh TAUFIK WIJAYA
TIDAK banyak catatan mengenai sejarah pers di Palembang. Tapi, sangat dipercaya pers di Palembang sudah ada sejak pertengahan abad 19.
Buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia (Kompas, 2002), menyebutkan pada masa kolonial Hindia Belanda di Palembang telah terbit surat kabar Nieuws en Advertentie blad voor de Residentie Palembang, Djambie en Banka pada 1893. Surat kabar ini disebutkan terbit dua kali dalam sepekan dan diperuntukan kepentingan perusahaan minyak di Palembang.
Menurut Tribuana Said dalam bukunya Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila (1988, halaman 26) disebutkan pada 1830 adalah seorang pengusaha pribumi pertama di Indonesia yang memiliki mesin cetak. Namanya Kemas Mohammad Asahari. Tapi, berbeda dengan Tirto Hadisoerjo alias Djokomono di Bandung dan Serikat Tapanoeli di Medan, Kemas Mohammad Asahari tidak menerbitkan koran atau surat kabar.
Siapa Kemas Mohammad Asahari? Menurut budayawan dan sejarawan Palembang, Djohan Hanafiah, Kemas Mohammad Asahari seorang konglomerat pada masanya. Dia memiliki banyak rumah dan usaha.
Diperkirakan Djohan, Kemas Mohammad Asahari ini menetap di kampung, yang kini disebut kampung 22 Ilir, di Palembang. “Anak-anaknya banyak sekolah hingga ke Belanda. Salah satunya Ali Asahari yang pernah menjadi dosen saya di Universitas Sriwijaya. Dan keluarganya banyak menetap di Bandung,” kata Djohan.
Tribuana Said yang mengutip dari arsip Perpustakaan Nasional, menyebutkan di Palembang pada 1919 telah terbit surat kabar Teradjoe yang diterbitkan Sarekat Islam Palembang.
Lalu, menurut Basilius, dalam artikelnya Media Cetak Jaman Penjajahan, yang dimuat www.forumbebas.com pada 2 Juni 2008, pada tahun 1920-an, di Palembang telah terbit Obor Rakjat, Tjahaya Palembang, dan Pertja Selatan. Dan, masa kejayaan pers di Palembang berlangsung dari tahun 1926 hingga 1939. Kejayaan tersebut dapat diwakili dari surat kabar Pertja Selatan.
Pada 1 Juli 1926 di bawah bendera N.V. Peroesahaan Boemipoetra Palembang terbitlah surat kabar Pertja Selatan. Pada masthead tercantum KM. Adjir sebagai direktur, dan administrateur (administrasi) Kiagoes Mas’oed. Lalu sebagai redacteur (redaktur) atau penanggung jawab redaksi adalah Raden Mas Ario (R.M.A) Tjondrokoesoemo.
Sejak awal, Pertja Selatan menjadi satu-astunya surat kabar yang beredar di Palembang, yang berani mengkritik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Wartawan maupun korannya beberapa kali diperingati atau mendapat sanksi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan, Tjondrokoesoemo, seorang wartawan yang berani, terpaksa diganti oleh Mas Arga, setelah mendapat tekanan dari pemerintahan colonial tersebut.
Pertja Selatan berakhir setelah Jepang masuk ke Indonesia, khususnya di Palembang. Sebab hampir semua surat kabar yang terbit di masa colonial Hindia Belanda diberangus atau dibubarkan oleh Jepang.
Di masa pendudukan Jepang, di Palembang terbit surat kabar Shimbun Palembang. Surat kabar ini tentu saja dibuat untuk kepentingan para Jepang, sehingga selama proses pembuatan, pencetakan, hingga penyebaran di bawah pengawasan para penguasa Jepang. Nungcik Ar tercatat sebagai pimpinan Shimbun Palembang.
Setelah Indonesia merdeka, Nungcik Ar bersama sejumlah wartawan lainnya yang sebelumnya bekerja di Shimbun Palembang menerbitkan Soematra Baroe pada 5 September 1945, kemudian pada Juni 1946 namanya berganti menjadi Obor Rakjat yang salah seorang pemimpin redaksinya Adnan Kapau (AK) Gani, yang kemudian menjadi tokoh PNI, dan menteri dalam kepemimpinan Soekarno-Hatta di Jakarta (Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, 1988).
Sama seperti Pertja Selatan, surat kabar Obor Rakjat juga dikenal sebagai media yang melawan atau kritis. Para redakturnya pada masa pendudukan Inggris (NICA) di Palembang, beberapa kali dipanggil dan diperingatkan oleh NICA. Bahkan, pada masa Agresi Meliter Belanda I, tahun 1947, kantor Obor Rakjat ditembaki oleh serdadu Belanda.
Meskipun Obor Rakjat berganti nama menjadi Harian Oemoem, dan terakhir menjadi Soeara Rakjat, mereka tetap mendapat tekanan pihak Belanda maupun kaum sparatis proBelanda. Bahkan seorang wartawan Soeara Rakjat yakni Idrus Nawawi ditahan pihak meliter Belanda.
Pasca Agresi Meliter Belanda II, pers di Palembang, seperti juga kondisi umum pers nasional saat itu, mulai melakukan apiliasi dengan organisasi politik, dan tumbuh sesuai aliran atau ideology masing-masing. Sejak itu pula pers di Palembang mengalami polarisasi. Misalnya koran-koran yang diterbitkan kekuatan Masyumi, PKI, dan PNI.
Beberapa surat kabar yang terbit per 15 Juli 1948 di Palembang, antara lain Soeara Rakjat yang terbit harian, Fikiran Rakjat yang terbir tiga kali dalam sepekan, Kesatoean Indonesia dan Soeasana yang terbit mingguan, serta Obor Rakjat yang terbit berkala.
Di akhir tahun 1950-an, terjadi pembreidelan sejumlah surat kabar di Palembang. Pembridelan ini tentu saja dinilai telah bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Soekarno. Pada 12 April 1959, surat kabar Pembangunan Palembang dibriedel, 29 April 1959 Suara Rakyat Sumatra juga dibriedel dan penahanan terhadap wartawannya Idrus Nawawi. Pada 2 Agutus 1959, Obor Rakjat dibridel. Setahun sebelumnya, di Jakarta, surat kabar Indonesia Raja yang dipimpin Mochtar Lubis juga dibriedel, menyusul pula Pedoman dan Abadi.
Menjelang peristiwa 30 September 1965, wartawan yang dikenal antikomunis yakni B. Yass dan Hamdani Said, yang memimpin surat kabar Batang Hari Sembilan, dipecat sebagai anggota PWI pada 13 Mei 1965.
Satu hari setelah peristiwa 30 September 1965, PWI memecat dan membrediel wartawan dan surat kabar yang dinilai terlibat dalam peristiwa 30 September 1965 atau pada masa Orde Lama berada dalam satu kelompok dengan pihak komunis. Surat kabar yang dibridel atau dilarangan terbit itu adalah Fikiran Rakjat dan Trikora dilarang terhitung sejak 1 Oktober 1965. Beberapa hari kemudian, 23 Oktober 1965, 16 wartawan harian Fikiran Rakjat dipecat oleh PWI. Di antaranya, M Uteh Riza Yahya, H.H. Syamsuddin, R. Abubakar H. R, dan Abdullah Hasan.
Setahun kemudian, suhu politik terus meningkat. Beberapa pendukung Soekarno tetap melakukan perlawanan, Termasuk para wartawannya. Djohan Hanafiah, yang tercatat sebagai wartawan surat kabar Panji Revolusi sempat ditahan, lantaran dirinya dan beberapa wartawan dari media yang berapiliasi ke PNI itu dituduh merusak atau merobek surat kabar yang mendukung Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Tahun 1970-an, surat kabar yang terkait dengan masa perjuangan dan kemerdekaan Indonesia tampaknya sudah mati. Beberapa surat kabar yang baru muncul, seperti Suara Rakyat Semesta, Sumatera Ekspres, dan Garuda Post.
Digambarkan Soleh Thamrin, pendiri harian Sriwijaya Post atau disingkat namanya menjadi Sripo, campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia di masa Orde Baru tidaklah berbeda di masa colonial Hindia Belanda, Jepang, maupun Orde Lama. Beberapa pers di nasional merasakan “tangan besi” pemerintahan Soeharto. Misalnya yang dialami harian Indonesia Raja pimpinan Mochtar Lubis yang kembali dibridel pada tahun 1974. Bersama pula dibriedel sejumlah surat kabar seperti Kami, Abadi, The Jakarta Times, dan mingguan Wenang dan Pemuda Indonesia. Pembriedelan ini terkait masalah Malari (Malapetaka Limabelas Januari).
Pascapembriedelan itu, pers di Indonesia, termasuk di Palembang, seakan “mati”. Banyak surat kabar tidak berani mengkritik secara terbuka kepemimpinan Soeharto. Dapat dikatakan kehidupan pers, seperti hanya melayani kemauan dari pemerintah.
Lebih jauhnya, profesionalitas para wartawan menurun. Mereka yang “frustasi” lantaran kebebasannya tersumbat, akhirnya lebih memilih menjadikan profesi wartawan sebagai alat “pemeras” buat para pejabat atau pengusaha yang bermasalah. Para wartawan ini bekerja sama dengan para pemegang kebijakan atau pemegang hukum dalam menjalankan fungsi negatifnya tersebut. “Masyarakat benar-benar tidak mendapatkan informasi yang benar atau meluas. Mereka seakan hanya boleh membaca informasi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Soleh.
Kondisi tersebut diperparah, banyaknya surat kabar di Palembang, penerbitannya tidak sehat. Dapat dikatakan penerbitan sangat tergantung dari pemasukan dana iklan yang minim, atau adanya bantuan dari pemerintah.
Tahun 1980-an akhir hingga 1990-an, muncul sejumlah wartawan muda yang bermimpi ingin melahirkan surat kabar yang benar-benar berfungsi sebagai media massa.
Soleh Thamrin sendiri salah satu wartawan muda di Palembang yang memiliki keinginan tersebut. Dia pun memulai tahun 1986 dengan menerbitkan harian Radar Selatan bersama sejumlah wartawan. Harian ini berusia 11 bulan. Harian Radar Selatan terbit bersama Sumatera Ekspres, Garuda Post, dan Suara Rakyat Semesta, yang lebih dulu terbit di Palembang.
Selanjutnya dengan dukungan teman-teman baru yang dinilai lebih idealis, tahun 1987, Soleh Thamrin menerbitkan surat kabar Sriwijaya Post. Tak lama kemudian, surat kabar ini bekerjasama dengan harian Kompas.
Selama kurun waktu 1980-an akhir hingga awal 1990-an, Sriwijaya Post menjadi satu-satunya harian di Palembang yang paling digemari masyarakat Palembang. Sebab selain berpenampilan bagus dengan kualitas cetak terbaik, pemberitaan di Sriwijaya Post juga lebih kritis, khususnya terhadap sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Memang, kritik-kritik yang disajikan Sriwijaya Post sedikit lebih elegan atau halus. Jurnalisme yang dijalankan seperti jurnalisme sastra, yang mana banyak menggunakan narasi, perumpanan dan gambaran, tanpa menggunakan kalimat-kalimat langsung seperti halnya surat kabar di Palembang yang sebelumnya dikenal keras seperti Pertja Selatan atau Obor Rakjat. Di sisi lain, para pimpinan Sriwijaya Post, juga treys melakukan komunikasi dengan oara pejabat sehingga mereka terhindar dari jeratan pembriedelan.
Sepandai-pandainya belut berkelit, akhirnya terkena juga. Harian Sriwijaya Post digoyang melalui penyusupan ke dalam tubuh perusahaan. Melalui karyawannya isu kritenisasi dan pembagian saham akhirnya membuat harian itu terhenti terbit selama satu tahun lebih. Selanjutnya mereka mencoba bertahan hidup hingga hari ini. Lawannya bukan lagi kekuasaan, tapi kekuatan modal.
Pesaing Sriwijaya Post yakni Sumatera Ekspres yang sebelumnya hidupnya tak menentu, akhirnya mendapatkan nasib baiknya setelah dikelola Harian Media Indonesia, dan kemudian dibeli dan dikelola oleh Jawa Pos.
Setelah Soeharto jatuh, 1998, Sumatera Ekspres dan Jawa Pos banyak melahirkan sejumlah surat kabar baru seperti Palembang Pos, Radar Palembang, Palembang Ekspres, dan Mingguan Monica.
Kejatuhan Soeharto yang disusul bubarnya Departemen Penerangan dan gugurnya SIUPP, memang membuat insan pers di Indonesia seperti mendapatkan durian runtuh. Mereka pun ramai-ramai membuat surat kabar baru. Baik harian, mingguan, tabloid atau majalah.
Di Palembang, juga terjadi booming surat kabar. Sejumlah wartawan yang sudah berpengalaman atau baru, berkolaborasi dengan sejumlah pengusaha kuat atau sedang, membuat sejumlah surat kabar. Surat kabar yang diterbitkan baik berupa harian, mingguan, majalah, tabloid, hingga “tempo terbit, tempo tidak”.
Namun, sejalan dengan persaingan bebas itu, tampaknya yang memiliki modal kuat yang tetap bertahan. Harian yang dikelola Jawa Pos mungkin yang dapat bertahan dengan baik. Sementara harian milik pemodal lemah, seperti yang dibangun wartawan Afdhal Azmi Djambak, sebelumnya bekerja di Sriwijaya Post, yakni Transparan, dapat dikatakan sebagai satu-satunya surat kabar yang lahir setelah Soeharto jatuh yang tetap bertahan.
Kalaupun ada surat kabar baru yang bertahan baik adalah Berita Pagi, sebuah surat kabar yang didirikan oleh Alex Noerdin, kini menjadi gubernur Sumatra Selatan.
Selain persoalan modal, di masa era kebebasan pers ini, ancaman kekerasan terhadap pers datangnya bukan hanya dari pemerintah. Tetapi dari kelompok sipil. Mulai dari preman, sipil bersenjata, organisasi massa, mahasiswa, hingga aktifis LSM.
Sriwijaya Post, Transparan, atau Sumatera Ekspres, pernah merasakan bagaimana kantor mereka diseruduk preman lantaran memberitakan soal perjudian illegal. Sementara di lapangan, juga banyak terjadi aksi kekerasan terhadap wartawan.
Masa reformasi juga melahirkan banyak organisasi wartawan. Bila sebelumnya hanya PWI yang menjadi organisasi wartawan, maka organisasi semacam Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) yang di masa Soeharto disebut sebagai organisasi terlarang mendapatkan pengakuan legalnya. AJI Palembang sendiri berdiri beberapa bulan sebelum Soeharto lengser. Pada saat BJ Habibie menjadi presiden, beberapa organisasi wartawan lainnya lahir, seperti PWI Reformasi, Ikatan Jurnalis Televisi Independen (IJT), dan lainnya.
Di sisi lain, booming surat kabar tersebut menyebabkan profesionalitas wartawannya rendah. Banyak wartawan yang diterjunkan di lapangan, sebelumnya tidak diberikan pelatihan ilmu jurnalistik maupun etika sebagai jurnalis oleh perusahaan tempat wartawan itu bekerja. “Banyak wartawan yang tidak dibekali ilmu jurnalistik dan etika profesi wartawan, sehingga saat di lapangan mereka berperilaku tidak baik, dan tidak mengetahui batasan informasi publik dan privasi sehingga terjadi gesekan antara mereka dengan sumber berita atau masyarakat,” kata Soleh Thamrin.
Memasuki abad millennium ketiga, surat kabar di Palembang bukan hanya menghadapi persaingan modal, ancaman kekerasan, profesionalitas pekerjanya, juga perkembangan teknologi yang menyebabkan persaingan penyediaan informasi kian meningkat.
Keberadaan internet dan televisi, misalnya, menyebabkan surat kabar harus mampu menyajikan berita lebih mendalam dan menarik, sebab media internet atau media online dan televisi telah memberikan penyajian berita secara cepat.
Dari puluhan media massa di Palembang dan sekitarnya, tampaknya hanya Sriwijaya Post dan Sumatera Ekspres yang memanfaatkan secara optimal atau serius. Sriwijaya Post dengan www.sripoku.com dan Sumatera Ekspres dengan situs ww.sumeks.co.id.
Persaingan di dunia internet ini juga tidak gampang. Surat kabar selain mengimbangi media online, juga harus berhadapan dengan weblog atau situs pribadi, serta jejaringan social, yang terkadang memberikan pertukaran informasi antarmasyarakat lebih cepat dari media massa online sekalipun.
Lalu, bagaimana surat kabar di Palembang akan bertahan di masa mendatang? Mungkin terlalu sulit buat menebaknya.
http://www.beritamusi.com/berita/2009-08/sekilas-sejarah-pers-di-palembang/
05.08.2009 13:59:53 WIB
Oleh TAUFIK WIJAYA
TIDAK banyak catatan mengenai sejarah pers di Palembang. Tapi, sangat dipercaya pers di Palembang sudah ada sejak pertengahan abad 19.
Buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia (Kompas, 2002), menyebutkan pada masa kolonial Hindia Belanda di Palembang telah terbit surat kabar Nieuws en Advertentie blad voor de Residentie Palembang, Djambie en Banka pada 1893. Surat kabar ini disebutkan terbit dua kali dalam sepekan dan diperuntukan kepentingan perusahaan minyak di Palembang.
Menurut Tribuana Said dalam bukunya Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila (1988, halaman 26) disebutkan pada 1830 adalah seorang pengusaha pribumi pertama di Indonesia yang memiliki mesin cetak. Namanya Kemas Mohammad Asahari. Tapi, berbeda dengan Tirto Hadisoerjo alias Djokomono di Bandung dan Serikat Tapanoeli di Medan, Kemas Mohammad Asahari tidak menerbitkan koran atau surat kabar.
Siapa Kemas Mohammad Asahari? Menurut budayawan dan sejarawan Palembang, Djohan Hanafiah, Kemas Mohammad Asahari seorang konglomerat pada masanya. Dia memiliki banyak rumah dan usaha.
Diperkirakan Djohan, Kemas Mohammad Asahari ini menetap di kampung, yang kini disebut kampung 22 Ilir, di Palembang. “Anak-anaknya banyak sekolah hingga ke Belanda. Salah satunya Ali Asahari yang pernah menjadi dosen saya di Universitas Sriwijaya. Dan keluarganya banyak menetap di Bandung,” kata Djohan.
Tribuana Said yang mengutip dari arsip Perpustakaan Nasional, menyebutkan di Palembang pada 1919 telah terbit surat kabar Teradjoe yang diterbitkan Sarekat Islam Palembang.
Lalu, menurut Basilius, dalam artikelnya Media Cetak Jaman Penjajahan, yang dimuat www.forumbebas.com pada 2 Juni 2008, pada tahun 1920-an, di Palembang telah terbit Obor Rakjat, Tjahaya Palembang, dan Pertja Selatan. Dan, masa kejayaan pers di Palembang berlangsung dari tahun 1926 hingga 1939. Kejayaan tersebut dapat diwakili dari surat kabar Pertja Selatan.
Pada 1 Juli 1926 di bawah bendera N.V. Peroesahaan Boemipoetra Palembang terbitlah surat kabar Pertja Selatan. Pada masthead tercantum KM. Adjir sebagai direktur, dan administrateur (administrasi) Kiagoes Mas’oed. Lalu sebagai redacteur (redaktur) atau penanggung jawab redaksi adalah Raden Mas Ario (R.M.A) Tjondrokoesoemo.
Sejak awal, Pertja Selatan menjadi satu-astunya surat kabar yang beredar di Palembang, yang berani mengkritik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Wartawan maupun korannya beberapa kali diperingati atau mendapat sanksi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan, Tjondrokoesoemo, seorang wartawan yang berani, terpaksa diganti oleh Mas Arga, setelah mendapat tekanan dari pemerintahan colonial tersebut.
Pertja Selatan berakhir setelah Jepang masuk ke Indonesia, khususnya di Palembang. Sebab hampir semua surat kabar yang terbit di masa colonial Hindia Belanda diberangus atau dibubarkan oleh Jepang.
Di masa pendudukan Jepang, di Palembang terbit surat kabar Shimbun Palembang. Surat kabar ini tentu saja dibuat untuk kepentingan para Jepang, sehingga selama proses pembuatan, pencetakan, hingga penyebaran di bawah pengawasan para penguasa Jepang. Nungcik Ar tercatat sebagai pimpinan Shimbun Palembang.
Setelah Indonesia merdeka, Nungcik Ar bersama sejumlah wartawan lainnya yang sebelumnya bekerja di Shimbun Palembang menerbitkan Soematra Baroe pada 5 September 1945, kemudian pada Juni 1946 namanya berganti menjadi Obor Rakjat yang salah seorang pemimpin redaksinya Adnan Kapau (AK) Gani, yang kemudian menjadi tokoh PNI, dan menteri dalam kepemimpinan Soekarno-Hatta di Jakarta (Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, 1988).
Sama seperti Pertja Selatan, surat kabar Obor Rakjat juga dikenal sebagai media yang melawan atau kritis. Para redakturnya pada masa pendudukan Inggris (NICA) di Palembang, beberapa kali dipanggil dan diperingatkan oleh NICA. Bahkan, pada masa Agresi Meliter Belanda I, tahun 1947, kantor Obor Rakjat ditembaki oleh serdadu Belanda.
Meskipun Obor Rakjat berganti nama menjadi Harian Oemoem, dan terakhir menjadi Soeara Rakjat, mereka tetap mendapat tekanan pihak Belanda maupun kaum sparatis proBelanda. Bahkan seorang wartawan Soeara Rakjat yakni Idrus Nawawi ditahan pihak meliter Belanda.
Pasca Agresi Meliter Belanda II, pers di Palembang, seperti juga kondisi umum pers nasional saat itu, mulai melakukan apiliasi dengan organisasi politik, dan tumbuh sesuai aliran atau ideology masing-masing. Sejak itu pula pers di Palembang mengalami polarisasi. Misalnya koran-koran yang diterbitkan kekuatan Masyumi, PKI, dan PNI.
Beberapa surat kabar yang terbit per 15 Juli 1948 di Palembang, antara lain Soeara Rakjat yang terbit harian, Fikiran Rakjat yang terbir tiga kali dalam sepekan, Kesatoean Indonesia dan Soeasana yang terbit mingguan, serta Obor Rakjat yang terbit berkala.
Di akhir tahun 1950-an, terjadi pembreidelan sejumlah surat kabar di Palembang. Pembridelan ini tentu saja dinilai telah bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Soekarno. Pada 12 April 1959, surat kabar Pembangunan Palembang dibriedel, 29 April 1959 Suara Rakyat Sumatra juga dibriedel dan penahanan terhadap wartawannya Idrus Nawawi. Pada 2 Agutus 1959, Obor Rakjat dibridel. Setahun sebelumnya, di Jakarta, surat kabar Indonesia Raja yang dipimpin Mochtar Lubis juga dibriedel, menyusul pula Pedoman dan Abadi.
Menjelang peristiwa 30 September 1965, wartawan yang dikenal antikomunis yakni B. Yass dan Hamdani Said, yang memimpin surat kabar Batang Hari Sembilan, dipecat sebagai anggota PWI pada 13 Mei 1965.
Satu hari setelah peristiwa 30 September 1965, PWI memecat dan membrediel wartawan dan surat kabar yang dinilai terlibat dalam peristiwa 30 September 1965 atau pada masa Orde Lama berada dalam satu kelompok dengan pihak komunis. Surat kabar yang dibridel atau dilarangan terbit itu adalah Fikiran Rakjat dan Trikora dilarang terhitung sejak 1 Oktober 1965. Beberapa hari kemudian, 23 Oktober 1965, 16 wartawan harian Fikiran Rakjat dipecat oleh PWI. Di antaranya, M Uteh Riza Yahya, H.H. Syamsuddin, R. Abubakar H. R, dan Abdullah Hasan.
Setahun kemudian, suhu politik terus meningkat. Beberapa pendukung Soekarno tetap melakukan perlawanan, Termasuk para wartawannya. Djohan Hanafiah, yang tercatat sebagai wartawan surat kabar Panji Revolusi sempat ditahan, lantaran dirinya dan beberapa wartawan dari media yang berapiliasi ke PNI itu dituduh merusak atau merobek surat kabar yang mendukung Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Tahun 1970-an, surat kabar yang terkait dengan masa perjuangan dan kemerdekaan Indonesia tampaknya sudah mati. Beberapa surat kabar yang baru muncul, seperti Suara Rakyat Semesta, Sumatera Ekspres, dan Garuda Post.
Digambarkan Soleh Thamrin, pendiri harian Sriwijaya Post atau disingkat namanya menjadi Sripo, campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia di masa Orde Baru tidaklah berbeda di masa colonial Hindia Belanda, Jepang, maupun Orde Lama. Beberapa pers di nasional merasakan “tangan besi” pemerintahan Soeharto. Misalnya yang dialami harian Indonesia Raja pimpinan Mochtar Lubis yang kembali dibridel pada tahun 1974. Bersama pula dibriedel sejumlah surat kabar seperti Kami, Abadi, The Jakarta Times, dan mingguan Wenang dan Pemuda Indonesia. Pembriedelan ini terkait masalah Malari (Malapetaka Limabelas Januari).
Pascapembriedelan itu, pers di Indonesia, termasuk di Palembang, seakan “mati”. Banyak surat kabar tidak berani mengkritik secara terbuka kepemimpinan Soeharto. Dapat dikatakan kehidupan pers, seperti hanya melayani kemauan dari pemerintah.
Lebih jauhnya, profesionalitas para wartawan menurun. Mereka yang “frustasi” lantaran kebebasannya tersumbat, akhirnya lebih memilih menjadikan profesi wartawan sebagai alat “pemeras” buat para pejabat atau pengusaha yang bermasalah. Para wartawan ini bekerja sama dengan para pemegang kebijakan atau pemegang hukum dalam menjalankan fungsi negatifnya tersebut. “Masyarakat benar-benar tidak mendapatkan informasi yang benar atau meluas. Mereka seakan hanya boleh membaca informasi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Soleh.
Kondisi tersebut diperparah, banyaknya surat kabar di Palembang, penerbitannya tidak sehat. Dapat dikatakan penerbitan sangat tergantung dari pemasukan dana iklan yang minim, atau adanya bantuan dari pemerintah.
Tahun 1980-an akhir hingga 1990-an, muncul sejumlah wartawan muda yang bermimpi ingin melahirkan surat kabar yang benar-benar berfungsi sebagai media massa.
Soleh Thamrin sendiri salah satu wartawan muda di Palembang yang memiliki keinginan tersebut. Dia pun memulai tahun 1986 dengan menerbitkan harian Radar Selatan bersama sejumlah wartawan. Harian ini berusia 11 bulan. Harian Radar Selatan terbit bersama Sumatera Ekspres, Garuda Post, dan Suara Rakyat Semesta, yang lebih dulu terbit di Palembang.
Selanjutnya dengan dukungan teman-teman baru yang dinilai lebih idealis, tahun 1987, Soleh Thamrin menerbitkan surat kabar Sriwijaya Post. Tak lama kemudian, surat kabar ini bekerjasama dengan harian Kompas.
Selama kurun waktu 1980-an akhir hingga awal 1990-an, Sriwijaya Post menjadi satu-satunya harian di Palembang yang paling digemari masyarakat Palembang. Sebab selain berpenampilan bagus dengan kualitas cetak terbaik, pemberitaan di Sriwijaya Post juga lebih kritis, khususnya terhadap sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Memang, kritik-kritik yang disajikan Sriwijaya Post sedikit lebih elegan atau halus. Jurnalisme yang dijalankan seperti jurnalisme sastra, yang mana banyak menggunakan narasi, perumpanan dan gambaran, tanpa menggunakan kalimat-kalimat langsung seperti halnya surat kabar di Palembang yang sebelumnya dikenal keras seperti Pertja Selatan atau Obor Rakjat. Di sisi lain, para pimpinan Sriwijaya Post, juga treys melakukan komunikasi dengan oara pejabat sehingga mereka terhindar dari jeratan pembriedelan.
Sepandai-pandainya belut berkelit, akhirnya terkena juga. Harian Sriwijaya Post digoyang melalui penyusupan ke dalam tubuh perusahaan. Melalui karyawannya isu kritenisasi dan pembagian saham akhirnya membuat harian itu terhenti terbit selama satu tahun lebih. Selanjutnya mereka mencoba bertahan hidup hingga hari ini. Lawannya bukan lagi kekuasaan, tapi kekuatan modal.
Pesaing Sriwijaya Post yakni Sumatera Ekspres yang sebelumnya hidupnya tak menentu, akhirnya mendapatkan nasib baiknya setelah dikelola Harian Media Indonesia, dan kemudian dibeli dan dikelola oleh Jawa Pos.
Setelah Soeharto jatuh, 1998, Sumatera Ekspres dan Jawa Pos banyak melahirkan sejumlah surat kabar baru seperti Palembang Pos, Radar Palembang, Palembang Ekspres, dan Mingguan Monica.
Kejatuhan Soeharto yang disusul bubarnya Departemen Penerangan dan gugurnya SIUPP, memang membuat insan pers di Indonesia seperti mendapatkan durian runtuh. Mereka pun ramai-ramai membuat surat kabar baru. Baik harian, mingguan, tabloid atau majalah.
Di Palembang, juga terjadi booming surat kabar. Sejumlah wartawan yang sudah berpengalaman atau baru, berkolaborasi dengan sejumlah pengusaha kuat atau sedang, membuat sejumlah surat kabar. Surat kabar yang diterbitkan baik berupa harian, mingguan, majalah, tabloid, hingga “tempo terbit, tempo tidak”.
Namun, sejalan dengan persaingan bebas itu, tampaknya yang memiliki modal kuat yang tetap bertahan. Harian yang dikelola Jawa Pos mungkin yang dapat bertahan dengan baik. Sementara harian milik pemodal lemah, seperti yang dibangun wartawan Afdhal Azmi Djambak, sebelumnya bekerja di Sriwijaya Post, yakni Transparan, dapat dikatakan sebagai satu-satunya surat kabar yang lahir setelah Soeharto jatuh yang tetap bertahan.
Kalaupun ada surat kabar baru yang bertahan baik adalah Berita Pagi, sebuah surat kabar yang didirikan oleh Alex Noerdin, kini menjadi gubernur Sumatra Selatan.
Selain persoalan modal, di masa era kebebasan pers ini, ancaman kekerasan terhadap pers datangnya bukan hanya dari pemerintah. Tetapi dari kelompok sipil. Mulai dari preman, sipil bersenjata, organisasi massa, mahasiswa, hingga aktifis LSM.
Sriwijaya Post, Transparan, atau Sumatera Ekspres, pernah merasakan bagaimana kantor mereka diseruduk preman lantaran memberitakan soal perjudian illegal. Sementara di lapangan, juga banyak terjadi aksi kekerasan terhadap wartawan.
Masa reformasi juga melahirkan banyak organisasi wartawan. Bila sebelumnya hanya PWI yang menjadi organisasi wartawan, maka organisasi semacam Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) yang di masa Soeharto disebut sebagai organisasi terlarang mendapatkan pengakuan legalnya. AJI Palembang sendiri berdiri beberapa bulan sebelum Soeharto lengser. Pada saat BJ Habibie menjadi presiden, beberapa organisasi wartawan lainnya lahir, seperti PWI Reformasi, Ikatan Jurnalis Televisi Independen (IJT), dan lainnya.
Di sisi lain, booming surat kabar tersebut menyebabkan profesionalitas wartawannya rendah. Banyak wartawan yang diterjunkan di lapangan, sebelumnya tidak diberikan pelatihan ilmu jurnalistik maupun etika sebagai jurnalis oleh perusahaan tempat wartawan itu bekerja. “Banyak wartawan yang tidak dibekali ilmu jurnalistik dan etika profesi wartawan, sehingga saat di lapangan mereka berperilaku tidak baik, dan tidak mengetahui batasan informasi publik dan privasi sehingga terjadi gesekan antara mereka dengan sumber berita atau masyarakat,” kata Soleh Thamrin.
Memasuki abad millennium ketiga, surat kabar di Palembang bukan hanya menghadapi persaingan modal, ancaman kekerasan, profesionalitas pekerjanya, juga perkembangan teknologi yang menyebabkan persaingan penyediaan informasi kian meningkat.
Keberadaan internet dan televisi, misalnya, menyebabkan surat kabar harus mampu menyajikan berita lebih mendalam dan menarik, sebab media internet atau media online dan televisi telah memberikan penyajian berita secara cepat.
Dari puluhan media massa di Palembang dan sekitarnya, tampaknya hanya Sriwijaya Post dan Sumatera Ekspres yang memanfaatkan secara optimal atau serius. Sriwijaya Post dengan www.sripoku.com dan Sumatera Ekspres dengan situs ww.sumeks.co.id.
Persaingan di dunia internet ini juga tidak gampang. Surat kabar selain mengimbangi media online, juga harus berhadapan dengan weblog atau situs pribadi, serta jejaringan social, yang terkadang memberikan pertukaran informasi antarmasyarakat lebih cepat dari media massa online sekalipun.
Lalu, bagaimana surat kabar di Palembang akan bertahan di masa mendatang? Mungkin terlalu sulit buat menebaknya.
Komentar