18
Jurnas.com | KEBEBASAN bersuara bagi kalangan pers dan warga negara di negara-negara ASEAN dinilai semakin mengalami kemunduran. Padahal dalam kehidupan demokrasi kebebasan, pers sangat dibutuhkan guna mengawasi kebijakan pemerintah.
"Saya kira isu tersebut besar sekali dan banyak negara masih berjuang untuk mencapai hak kebebasan bersuaranya. Fenomenanya sekarang malah mengalami kemunduran bukannya maju, contohnya Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Untuk cakupan Asia, Korea Selatan juga," ujar Direktur Eksekutif Forum Hak Asasi Manusia se-Asia Yap Swee Seng pada Simposium Regional Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat se-Asia di Jakarta, Jumat (15/7).
Karenanya Forum HAM Asia perlu memaksimalkan perannya sebagai watch dog guna mendorong pemerintah-pemerintah di ASEAN dalam melindungi hak bersuara pers dan rakyatnya. "Lobi-lobi dan rekomendasi akan dilancarkan sampai setiap negara, berhasil mencapai standar internasional atas kebebasan bersuara," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Staff Khusus PBB tentang perlindungan hak kebebasan berpendapat Frank La Rue
menegaskan, pemerintah-pemerintah di ASEAN harusnya sadar kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi itu setingkat dengan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Bahkan, setiap pemerintah seharusnya tidak merahasiakan kepada rakyatnya tiap kebijakan yang dibuat.
"Rakyat berhak memperoleh informasi, tidak hanya tentang kebijakan ekonomi dan anggaran, tetapi juga informasi soal alasan perang. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya transparansi," katanya.
Komentar