Jurnalis Sumsel

05/07/2007 08:11 Kebebasan dengan Tanggung Jawab Moral Pada zaman rezim represi Orde Baru orang dan media masa khususnya hanya dibebani berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab, tetapi tanpa diberi hak dan kebebasan menyiarkan apa yang dianggp penting dan menarik bagi masyarakat. Dengan dalih menjaga keamanan negara tetapi belenggu kebebasan sebenarnaya lebih diarahkan untuk menyelematkan rezim yang berkuasa, karena pada dasarnya pemerintah juga tidak terlalu peduli dengan negara. Terbukti banyak aset negara yang mereka jarah dan mereka jual. Negara tidak ada, yang ada hanya kepentingan oknum penguasa. Melihat kenyataan itu maka pada masa reformasi seluruh belenggu kebebasan dijebol, orang mengira pendobrakan kebebasan itu hanya akan memberi kebebasan politik, tetapi akhirnya mengarah juga pada kebebasan perekspresi secara umum tidak hanya bidang politik, tetapi bidang seni, budaya dan dagang. Hal itu kemudian dikukuhkan dalam bentuk ru

Home » Nasional » Umum Skandal Nazaruddin Benny K Harman: Partai Demokrat Dukung 1.000 Persen Pers Bebas Tribunnews.com - Jumat, 15 Juli 2011 11:39 WIB Share 3 Share Email Print + Text – tribunnews.com/herudin Benny K Harman Berita Terkait: Skandal Nazaruddin Kapolri: Nazaruddin Belum Ditemukan Nazaruddin Dipecat Sebelum Rakornas Djoko Suyanto Enggan Komentari Nazaruddin Versus Demokrat DPD: Pers Jangan Berhenti Beritakan Soal Nazaruddin DPD: Jangan Berhenti Beritakan Soal Nazaruddin Dewan Pers Sarankan Partai Demokrat Pakai Hak Jawab Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Penegakan Hukum Benny Kabur Harman membantah pihaknya menyalahkan media massa dan pers kebebasan pers menyusul keluhan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemberitaan mengenai M Nazaruddin. "Kita

Pidato SBY Mengancam Kebebasan Pers Sumber : rakyatmerdekaonline.com Pidato SBY mengenai krisis di Partai Demokrat, utamanya terkait skandal korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, di Puri Cikeas, Bogor, Senin kemarin (11/7) berpotensi mengancam kebebasan pers. LBH pers (Non Litigasi), Kontras, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, AJI Jakarta dan elemen masyarakat sipil lainnya, menyampaikan kegeramannya dengan pernyataan SBY tersebut. Mereka mengecam keras pidato SBY, yang mempertanyakan prosedur kerja jurnalistik dan kredibilitas media yang memuat berita mengenai Nazaruddin, bernada tendensius. "Pidato Yudhoyono bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers," demikian pernyataan sikap mereka yang diterima Redaksi (Rabu, 13/7). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah jelas menerangkan fungsi Pers. Pada Pasal 33 aturan itu disebutkan bahwa pers berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini, media infor

Demokrat: Kami Tak Menolak Kebebasan Pers Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 13:28 wib 1 5 Email 0 Benny K Harman (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, seharusnya pers tidak hanya mengkritik Partai Demokrat , tetapi juga partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah. "Yang berkuasa tidak hanya Partai Demokrat, ada partai lain berkuasa. Mengapa yang ini (Demokrat) digugat, mengapa yang lain tidak?" kata Benny, dalam talkshow Perspektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Jumat (15/7/2011). Benny menegaskan, partainya tidak menolak kebebasan pers. Demokrat mengkrit

Kritik Pers Vitamin Buat Demokrat Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 12:32 wib 0 4 Email 0 Presiden SBY (Foto: Reuters) JAKARTA - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Wina Armada Sukardi, menyarankan agar Partai Demokrat menganggap kritikan pers sebagai vitamin. "Anggap saja itu obat atau vitamin walaupun pahit tapi anggaplah sebagai penyembuh untuk perbaikan," ujar Wina dalam talkshow Perpektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Kamis (15/7/2011). Menurut Wina, tak seharusnya Demokrat merasa terancam dengan adanya kritik dari media. "Jangan ambil kritikan ini sebagai ancaman. Lalu kemudian justru membuka

Istana Tak Perlu 'Kebakaran Jenggot' dengan Media Susi Fatimah - Okezone Jum'at, 15 Juli 2011 13:01 wib 1 26 Email 0 JAKARTA - Anggota DPD RI, Alirman Sori meminta pers tidak berhenti mengkritik pemerintah. Terlebih untuk menyoroti kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. "Anda (para wartawan) tidak boleh berhenti menulis meskipun besok dunia runtuh. Tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Teruskan perjuangkan, kritik siapa saja. Ciri-ciri demokrasi rakyat terlibat langsung melalui perwakilannya," ujar Alirman dalam talkshow Perspektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Jumat (15/7/2011). Menur

Kebebasan Pers ASEAN Mundur Jakarta | 19:18 Fri, 15 Jul 2011, Jurnal Nasional 18 www.asean.org / www.asean.org Jurnas.com | KEBEBASAN bersuara bagi kalangan pers dan warga negara di negara-negara ASEAN dinilai semakin mengalami kemunduran. Padahal dalam kehidupan demokrasi kebebasan, pers sangat dibutuhkan guna mengawasi kebijakan pemerintah. "Saya kira isu tersebut besar sekali dan banyak negara masih berjuang untuk mencapai hak kebebasan bersuaranya. Fenomenanya sekarang malah mengalami kemunduran bukannya maju, contohnya Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Untuk cakupan Asia, Korea Selatan juga," ujar Direktur Eksekutif Forum Hak Asasi Manusia se-Asia Yap Swee Seng pada Simposium Regional Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat se-Asia di Jakarta, Jumat (15/7). Karenanya Forum HAM Asia perlu memaksimalkan perannya sebagai watch dog guna

Kekerasan, Ancaman Wartawan Indonesia Jakarta | 22:04 Fri, 8 Jul 2011, Jurnal Nasional 50 Agung Kuncahya B. / Jurnal Nasional Jurnas.com | TINDAKAN kekerasan masih menjadi ancaman serius bagi wartawan Indonesia. Selama kurun waktu Juli 2010 hingga Juli 2011 Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat 65 tindak kekerasan dalam berbagai bentuk menimpa wartawan Indonesia. Demikian dikatakan Ketua AJI Nezar Patria dalam sambutannya pada peringatan hari ulang tahun AJI ke-17 dengan tema Ekspresi di Tengah Represi di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (8/7). Kondisi tersebut kata Nezar sangat ironis saat Indonesia telah mengecap 12 tahun masa reformasi. Ini membuktikan perlindungan atas kerja wartawan belum sepenuhnya tercapai. “Meningkatnya kasus kekerasan terutama pembunuhan wartawan yang tak terungkap serta aksi penganiayaan, pemukulan, intimidasi dan te

Yudhoyono Tak Siap Dikritik Pers Penulis : Ruhut Ambarita (foto:dok/ist) JAKARTA - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak siap menghadapi kritik yang dilancarkan pers. Di sisi lain, kritik Yudhoyono terhadap pers dinilai tidak proporsional. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk "Demokrat Pecah, Pers Disalahkan" di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (14/7), mengatakan SBY sebagai pemimpin tak siap ketika pers mengambil posisi berhadapan mengkritik dirinya. Menurut Agus, hubungan pers dan SBY itu benci namun rindu. SBY sebagai pemimpin negara dan partai politik pemenang pemilu semestinya tahu bahwa pers Indonesia profesional. Itu suatu hal yang tidak dipahami dan dilupakan oleh SBY. "(Pers) Siap untuk membangun, tapi juga siap mengkritik," ujarnya. Selain

Mengeluh dan Kebebasan Pers Penulis : Editorial Sinar Harapan [ 2 Komentar ] (foto:dok/ist) Hari-hari ini kita menyaksikan “perang terbuka” antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan pers. Kita katakan “perang terbuka” dalam tanda kutip karena ini bukanlah perang sesungguhnya. Hal tersebut sebenarnya adalah gayung bersambut antara keluhan Presiden yang merasakan perlakuan tidak adil media terhadap dirinya dan Partai Demokrat (Senin, 11/7) yang disambut Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan. Bagir mengatakan bahwa pers telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Menurut Bagir, kalau SBY merasa dirugikan, dia bisa mengajukan keberatan melalui Dewan Pers. Adapun keluhan SBY itu—yang bukan sekali ini saja dilontarkan olehnya—karena pers mendasarkan pemberitaan dari pesan-pesan SMS atau Blackberry Messenger yang merugikan Partai Demokrat. Juga, berbagai pemberitaan seputar Nazaruddin, m

Wartawan Desak Polisi Usut Aktor Intelektual Pembacokan Wartawan Palembang: Aparat kepolisian didesak untuk segera meringkus pelaku intelektual di balik kasus pembacokan yang menimpa enam awak media surat kabar umum (SKU) mingguan Media Rakyat. Belasan wartawan dari sejumlah koran mingguan Sumsel yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Anti-Kekerasan Senin (11/7) mendatangi Polda Sumsel guna mendesak aparat kepolisian segera menuntaskan kasus ini dan menangkap para pelaku pembacokan. ”Sebenarnya sudah banyak sekali LSM dan OKP yang ingin turun ke jalan, mengajak kami bersama-sama melakukan sweeping langsung guna menangkap pelakunya. Tapi kami larang dan biarlah kasus ini kami percayakan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Palembang,” kata Dedi, juru bicara koran mingguan yang juga awak dari koran SKU mingguan Media Rakyat. Dedi dan belasan wartawan lainnya diterima Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumsel Komisaris Besar (Kombes) Pol Sabaruddin Ginting

Para wartawan di Palembang melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Palembang dan Polresta Palembang Kamis (7/7) mendesak agar kasus penganiayaan terhadap wartawan Media Rakyat diusut tuntas..(foto: Seputar Indonesia, Jumat 8 Juli 2011) *Wartawan Demo Usut Penganiayaan Wartawan, Polisi Bentuk Tim Khusus Palembang: Untuk mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan enam wartawan Media Rakyat beberapa waktu lalu, Kapolresta Palembang Kombes Pol Agus Sulistiyono menegaskan sudah membentuk tim khusus. Peristiwa penganiayaan itu sendiri terjadi Selasa (5/7). “Nama-nama tersangka sudah kami kantongi. Tidak ada proses yang kami tutupi, bahkan pihak wartawan selalu kami informasikan terkait perkembangan penanganan kasus ini,” ungkap Kapolres didampingi Kasat Reskrim Kompol Frido Situmorang , Kamis (7/7). Kapolres menegaskan, polisi serius mengungkap kasus keenam wartawan yang menjadi korban pembacokan di Rumah Makan Bu Henny,Jalan Radial,Kecamatan IB I,Palembang. Bahkan, pada hari pertama kejad